Kalurahan Timbulharjo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KALURAHAN

1. Tujuan

   Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik secara transparan, cepat, dan sesuai ketentuan perundang- undangan.

2. Ruang Lingkup SOP ini berlaku bagi :

   1. Pemohon informasi publik (warga, organisasi, atau badan hukum)

   2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan

   3. Atasan PPID Lembaga penyelesaian sengketa (Komisi Informasi

3. Dasar Hukum

   1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

   2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

   3. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan

   4. Perkal Kalurahan …………………………... Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan Banguntapan.

4. Definisi

   Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon informasi publik akibat:

   1. Ditolaknya permohonan informasi,

   2. Tidak disediakannya informasi,

   3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi, atau

   4. Dikenakannya biaya yang tidak wajar.

5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahap 1: Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID

   1. Waktu : Maksimal 30 hari kerja sejak alasan sengketa muncul.

   2. Pelaksana :Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis menggunakan Formulir Keberatan.

6. Dokumen:

   1. Salinan permohonan informasi sebelumnya

   2. Bukti tanggapan atau penolakan dari PPID

7. Tahap 2: Tanggapan Atasan PPID

   1. Waktu: Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

   2. Pelaksana: Atasan PPID meninjau dan memutuskan:

   3. Menerima keberatan dan memerintahkan pemberian informasi,

   4. Menolak keberatan dengan alasan yang sah.

8. Tahap 3: Upaya ke Komisi Informasi

   1. Waktu: Maksimal 14 hari kerja sejak tanggapan atasan PPID diterima atau batas waktu tanggapan terlewati.

   2. Pelaksana: Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa ke

   3. Komisi Informasi Daerah DIY.

9. Proses:

   1. Registrasi perkara

   2. Mediasi antara PPID dan Pemohon

   3. Ajudikasi nonlitigasi jika mediasi gagal

10. Alur Proses

    1. Pemohon tidak puas

    2. Ajukan keberatan tertulis ke Atasan PPID

    3. Atasan PPID memberikan tanggapan dalam 30 hari

    4. Jika tidak puas/tidak ditanggapi

    5. Ajukan sengketa ke Komisi Informasi

11. Output

    1. Tanggapan tertulis dari Atasan PPID

    2. Salinan putusan dari Komisi Informasi (jika masuk ke tahap sengketa)

12. Catatan & Dokumentasi

    Semua proses keberatan dan sengketa harus didokumentasikan secara tertib dalam arsip layanan informasi publik oleh Sekretariat PPID Kalurahan.

13. Waktu Pelayanan

    Total maksimal proses internal di Kalurahan: 30 hari kerja Apabila masuk ke Komisi Informasi, mengikuti jadwal sidang Komisi Informasi.

14. Penutup

    SOP ini menjadi panduan resmi penyelesaian sengketa informasi di Kalurahan agar proses keterbukaan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.