Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Kalurahan

1. Tujuan

Menjamin ketersediaan, keterbukaan, dan kemudahan akses terhadap informasi publik melalui penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi secara berkala di tingkat Kalurahan.

2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup prosedur identifikasi, klasifikasi, penetapan, pemutakhiran, pengarsipan, dan pengumuman Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Kalurahan.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
4. Lampiran I Perbup 121/2020: Format DIP

4. Definisi

1. Daftar Informasi Publik (DIP): Daftar seluruh informasi yang dikuasai, dimiliki, dan dihasilkan oleh Kalurahan, baik terbuka maupun dikecualikan.
2. Pemutakhiran: Proses peninjauan dan pembaruan isi DIP secara rutin, terutama bila ada perubahan kebijakan, kegiatan, atau dokumen.

5. Penanggung Jawab

1. PPID Kalurahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
3. Bidang Website Kalurahan
4. Lurah sebagai Atasan PPID (dalam penetapan akhir)

6. Jenis Informasi Dalam DIP

Menurut Perbup 121/2020, informasi diklasifikasikan menjadi:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
3. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta
4. Informasi yang Dikecualikan (hasil uji konsekuensi)

7. Tahapan SOP Penetapan dan Pemutkahiran DIP

8. Format Daftar Informasi Publik (Lampiran I Perbup 121/2020)

Setiap entri DIP mencakup :

Catatan:

1. Sifat informasi bisa “Terbuka” atau “Dikecualikan”

(dengan catatan uji konsekuensi).

1. Cara Akses meliputi tatap muka, website, atau permohonan

9. Jadwal Pemutkahiran

a. Rutin: Setiap bulan (minimal 1x), sesuai arahan Perbup 121/2010

b. Insidental: Jika ada:

• Perubahan kebijakan atau kegiatan
• Dokumen baru atau diperbarui
• Hasil uji konsekuensi yang menetapkan status baru

10. Monitoring dan Evaluasi

1. DIP harus dilaporkan dalam Laporan Tahunan PPID
2. Evaluasi dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten dan Komisi Informasi DIY.
3. PPID wajib menyimpan seluruh dokumen pemutakhiran sebagai arsip layanan informasi.

11. Kewajiban Pengumuman

DIP wajib tersedia secara terbuka di:

• Kantor Kalurahan (di meja layanan informasi publik)
• Website resmi Kalurahan
• Media komunikasi lainnya yang dimiliki Kalurahan (misal: media sosial)

12. Sanksi (Jika Tidak Dilaksanakan)

1. Bila Kalurahan tidak menyusun atau memutakhirkan DIP, hal ini dapat dianggap menghambat hak publik atas informasi, dan dapat diajukan ke Komisi Informasi oleh masyarakat.

Atasan PPID

Pemerintah Kalurahan Timbulharjo

ttd

Anif Arkham Haibar, S.Pd